Macam Macam Motif Batik karya prof. dr. Yoga Mahottama mm. m.encret
13 tahun yang lalu
Tampilkan postingan dengan label PKN. Tampilkan semua postingan
1. Mengapa kita harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang berlaku ?
2. Syarat-syarat suatu aturan di katakan baik
3. Bagaimana wujud ketaatan dan kepatuhan terhadap hukuman dalam kehidupan ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Jadi, kita harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku agar tidak terjadi kekacauan, oleh
karena itu dibuatlah peraturan perundang-undangan agar kehidupan rakyat dilindungi oleh hukum
yang terjamin yang dapat memberikan rasa kedamaian dan ketentraman untuk rakyat itu sendiri.
2. Syarat-syarat suatu aturan di katakan baik, apabila :
2. Syarat-syarat suatu aturan di katakan baik
3. Bagaimana wujud ketaatan dan kepatuhan terhadap hukuman dalam kehidupan ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Jadi, kita harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku agar tidak terjadi kekacauan, oleh
karena itu dibuatlah peraturan perundang-undangan agar kehidupan rakyat dilindungi oleh hukum
yang terjamin yang dapat memberikan rasa kedamaian dan ketentraman untuk rakyat itu sendiri.
2. Syarat-syarat suatu aturan di katakan baik, apabila :
- Peraturan/kebijakan yang tepat adalah peraturan/kebijakan yang membuat hal-hal pokok kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat
- Tepat pelaksanaannya berarti pelaksanaan peraturan/kebijakan itu sesuai dengan proporsinya/sesuai dengan bidangnya, misalnya :
a. Peraturan/kebijakan pembuatan KTP RI. Tepat pelaksanaannya apabila yang melaksanakan
kebijaka itu adalah pemerintah karena menyangkut masalah kewarganegaraan bagi setiap
penduduk Indonesia - Tepat target berarti ada kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Setiap peraturan perundang-undangan mengandung maksud tertentu, antara lain menata kehidupan berenegara, berbangsa, dan bermasyarakat sesuai dengan dasar falsafah hidup bangsa. Misalnya pedoman pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet (keputusan menteri dalam negeri no. 71 tahun 1999 pasal 2 ayat 1)
- Tepat lingkungan berarti ada kesesuaian antara ruang lingkup peraturan dengan kebijakan itu sendiri. Dalam sidang pers, misalnya, dikeluarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers. Peraturan ini tepat jika diterapkan pada lingkungan yang bergerak di bidang pemberitaan, wartawan, dan perusahaan pers.
- Membiasakan tertib berlalu lintas dalam rangka melaksanakan UU lalu lintas.
- Membayar pajak bumi dan bangunan sesuai jumlah dan waktu yang ditentukan dalam rangka melaksanakan UU perpajakan.
- Menggunakan hak pilih dalam pemilu, dalam rangka melaksanakan UU pemilu
- Melaksanakan wajib belajar dalam rangka melaksanakan UUsistem pendidikan nasional.
- Menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden dan wapres secara langsung, dalam rangka melaksanakan UU pemilihan presiden dan wapres.
- Tidak membuat kerusuhan dan teror dalam rangka melaksanakan UU anti terorisme, dll.
Sesuai dengan hierarki
perundang-undangan dalam UU No. 10 tahun 2004,
1. UUD 194
2. UU/Perpu
3. PP
4. Per Pres
5. Perda
Dengan demikian telihat jelas perbedaan tingkatan dalam hierarki perundangan. selain itu Peraturan Perundang-undangan juga dibuat untuk petunjuk pelaksaan dan petunjuk tertulis untuk memberlakukan sebuah UU, sedangkan Peraturan Presiden dibuat berdasarkan kewenangna presiden untuk mengatur suatu hal yang belum di atur dalam UU,semoga bermanfaat
1. UUD 194
2. UU/Perpu
3. PP
4. Per Pres
5. Perda
Dengan demikian telihat jelas perbedaan tingkatan dalam hierarki perundangan. selain itu Peraturan Perundang-undangan juga dibuat untuk petunjuk pelaksaan dan petunjuk tertulis untuk memberlakukan sebuah UU, sedangkan Peraturan Presiden dibuat berdasarkan kewenangna presiden untuk mengatur suatu hal yang belum di atur dalam UU,semoga bermanfaat
Dan juga Peraturan
Pemerintah berfungsi mengatur lebih lanjut dari apa yg diatur Undang Undang,
sehingga mengikat warga negara secara umum (karena undang-undang juga mengikat
secara umum). Peraturan
presiden bisa jadi berfungsi sebagai peraturan pelaksana Undang-undang atau
peraturan pemerintah sehingga mengikat umum, namun bisa juga berbentuk
beschikking (keputusan) yang dikeluarkan presiden. Jika yang berbentuk
beschikking, peraturan presiden bisa berdiri sendri tanpa adanya undang-undang
atau peraturan pemerintah yang mendelegasikannya (dengan kata lain bukan untuk
melaksanakan undang-undang atau peraturan pemerintah), sifatnya mengikat secara
individual. Walaupun mengikat individual, namun karena perpres dikeluarkan
dalam rangka menjalankan kegiatan pemerintahan, tentu secara tidak lngsung
rakyat juga kena akibatnya.
perbedaan peraturan perundang-undangan dengan peraturan presiden
Tag :
PKN
Read Post : perbedaan peraturan perundang-undangan dengan peraturan presiden
Comments : 1
Tag :
PKN
Read Post : perbedaan peraturan perundang-undangan dengan peraturan presiden
Menjelang tahun 1945 Jepang mengalami kekalahan di Asia Timur Raya, banyak cara yang digunakan jepang untuk menarik simpati khususnya kepada bangsa Indonesia, salah satunya adalah janji Jepang untuk memberi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Sebagai kelajutan dari janji tersebut, maka pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI atau Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai), yang bertugas untuk menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI diketuai oleh DR. Rajiman Widiodiningrat, wakil ketua R. Panji Suroso dan Tuan Hachibangase dari Jepang dan beranggotakan 60 orang. Selama masa tugasnya BPUPKI melakukan dua kali sidang. Sidang yang pertama mulai tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 untuk membahas rancangan dasar Negara.
Tiga tokoh nasionalis yang menyampaikan ide pokok rancangan dasar Negara, yaitu :
1. Mr. Moh. Yamin, (29 Mei 1945), ide pokok yang disampaikan usul secara lisan :
a. Peri Kebangsaan
b. Peri Kemanusiaan
c. Peri Ketuhanan
d. Peri Kerakyatan
e. Kesejahteraan
secara tertulis:
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kebangsaan Persatuan Indonesia
c. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
d. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan /Perwakilan.
e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
2. Mr. Soepomo, (31 Mei 1945), ide pokok yang disamapaikan :
a. Paham Negara Persatuan
b. Perhubungan Negara Dengan Agama
c. Sistem Badan Permusyawaratan
d. Sosialisasi Negara
e. Hubungan Antar Bangsa
3. Ir. Soekarno, (1 Juni 1945 ), ide pokok yang disampaikan :
a. Kebangsaan Indonesia
b. Internasionalisme atau Perikemanusiaan
c. Mufakat atau Demokrasi
d. Kesejahteraan sosial
e. Ketuhanan Yang Berkebudayaan
Pada akhir pidatonya, Soekarno mengusulkan nama Pancasila atas saran dari teman dekatnya yaitu MR. Moh. Yamin. Sejak itulah disebut sebagai lahirnya istilah Pancasila, sehingga Bung Karno selalu dikaitkan sebagai pencetus lahirnya istilah Pancasila.
4. Panitia Kecil, (22 Juni 1945), menyampaikan usulan dasar Negara, yang dikenal dengan nama rumusan Piagam Jakarta (Jakarta Charter), sbb :
a. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at islam bagi para Pemeluk-pemeluknya.
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Persatuan IndonesiaKerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Dengan rumusan Piagam Jakarta tersebut, terjadi kontroversi mengenai bunyi sila pertama antara pihak Islam dengan kelompok nasionalis. Sebab Sila pertama Piagam Jakarta tidak merangkul semua pemeluk agama yang ada di Indonesia, hanya difokuskan untuk penganut Agama Islam saja sedangkan di Indonesia terdapat berbagai macam agama dan suku bangsa. Untuk mengatasi hal ini dibentuk secara mendesak panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945 untuk mecapai kesepakatan, sehingga Mohamad Hatta mengusulkan demi persatuan dan kesatuan bangsa, maka sila pertama Piagam Jakarta dirubah bunyinya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Rumusan akhir ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) :
a. Ketuhanan yang Maha Esa
b. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan
e. Keadilan soaial bagi seluruh rakyat Indonesia
Sidang BPUPKI yang ke dua berlangsung dari tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli 1945 dengan agenda membahas rancangan hukum dasar, yang kemudian kita kenal dengan nama Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung bentuk Negara kesatuan Republik Indonesia, dan pada alinea ke empat terkandung rumusan dasar Negara Pancasila.
Pengesahan Pancasila sebagai Dasar Negara
Setelah BPUPKI melaksanakan tugasnya, maka badan ini dibubarkan dan diganti oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/ Dokuritsu Zyunbi Iinkai). Badan ini bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945, dengan menghasilkan keputusan, sbb:
1. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945
2. Memilih presiden dan wakil presiden (Sukarno dan Moh. Hatta)
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai badan musyawarah darurat.
Proses Perumusan Pancasila Menjadi Sumber Negara
Tag :
PKN
Read Post : Proses Perumusan Pancasila Menjadi Sumber Negara
Comments : 0
Tag :
PKN
Read Post : Proses Perumusan Pancasila Menjadi Sumber Negara
